The Medical Loss Ratio (MLR) Report—Just Fiddling While Rome is Burning

Today’s headline was, “Millions Expected To Receive Insurance Rebates Totaling $1.3 Billion.”The Kaiser Family Foundation estimates that 3.4 million people in the individual market will receive $426 million in consumer rebates because of the Affordable Care Act's new MLR rules. In the small group market 4.9 million enrollees will see $377 million in rebates, and 7.5 million people will get $540

What Would Individual Health Insurance Cost if the Court Strikes the Mandate Down and Still Requires Insurers to Cover Everyone?

With the Supreme Court justices sounding like they might strike the mandate down, this is a question I've been getting a lot lately.I have pointed to New Jersey as a real life example of what can happen when insurance reforms take place but there is no incentive for consumers to buy it until the day they need it.In 1992, New Jersey passed health insurance reform that required insurance carriers

If the Supreme Court Overturns the Individual Mandate

First, trying to predict how the Court will rule is at best just speculation. I know what Justice Kennedy said both today and yesterday and it certainly doesn’t look good for the Obama administration and upholding at least the mandate.But I will remind everyone, based upon oral arguments, most Court watchers expected a ruling in favor of the biotech industry on a recent case involving health care

Will the Pace of Innovative Change Overtake the Financial Imperative to Slash Spending?

I thought it was worth passing along the comments by Jim Tallon, president of New York's United Hospital Fund, in a recent post.Tallon reflected on an international meeting he attended with health care leaders from a number of industrial nations--"nations whose health care systems, indeed underlying philosophies, ranged from market orientation through hybrids to government authority:" "Across

"Five Myths About Medicare"

I recommend you read John Rother's recent op-ed in the Washington Post, "Five Myths About Medicare."John argues that each of these statements is a myth:Medicare is inefficient and fails to control costs--the CBO has projected that per capita spending will grow only 1% more than inflation over the next decade.The well-off don't pay enough for their Medicare benefits--working age premiums as well

Studi Asuransi Kesehatan

PROGRAM STUDI S2 IKM
MINAT UTAMA KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN MANAJEMEN ASURANSI/JAMINAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA


Minat Utama Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi/Jaminan Kesehatan merupakan salah satu Program Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah dalam kelompok Ilmu Kesehatan Masyarakat. Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendalami kebijakan pembiayaan kesehatan dan manajemen asuransi/jaminan kesehatan, saat ini telah dilakukan pembukaan pendaftaran Mahasiswa Baru. Informasi selanjutnya dapat dibaca dalam brosur berikut.

MATERI WORKSHOP JAMKESDA

Workshop diselenggarakan di Gedung KPTU Lt 3 Fakultas Kedokteran UGM Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta tanggal 14-15 Agustus 2009. Setelah mengikuti workshop ini diharapkan peserta dapat :
1.Memahami Sistem Pembiayaan di Indonesia
2.Memahami Konsep dan Implementasi Sistem Jaminan Kesehatan Daerah
3.Mengetahui Langkah-langkah Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah
4.Mengetahui Berbagai Variasi Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dari berbagai
Pemerintah Daerah di Indonesia
5.Memahami Konsep dan Implementasi Konsep Desentralisasi dalam Sistem Jaminan
Kesehatan Daerah
6.Memahami Coordination of Benefit antar` Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dan Sistem
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

Jumlah peserta 41 orang dari seluruh Indonesia (Daftar Peserta dapat didownload di bawah). Draft dan alamat Transfer of knowledge dan diskusi diantara peserta berlangsung intensif dan berbobot. Dalam acara ini pula dibahas mengenai 3 draft (dapat didownload)rancangan produk hukum tentang penyelenggaraan jaminan sosial dan jaminan kesehatan di Indonesia yaitu: 1) RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2) Rencana Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, 3) Rencana Permenkes tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
Hasil diskusi dan masukan peserta atas ketiga draft rancangan produk hukum tersebut akan dikirim ke decision maker yang terkait.

Berikut disampaikan dalam halaman terpisah tentang:
1. RUU BPJS dan Naskah Akademik (versi Menkokesra)
2. RUU BPJS(download disini)
3. Hasil Masukan Peserta atas 3 Draft Rancangan Produk Hukum(download disini)
4. Daftar Peserta Workshop(download disini)
5. Alamat Pengiriman Masukan (download disini)

WORKSHOP JAMKESDA

WORKSHOP

APA DAN BAGAIMANA SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)

DENGAN PENDEKATAN KONSEP DESENTRALISASI TERINTEGRASI

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Kesehatan Pemerintah Daerah dalam bidang Jaminan Kesehatan Masyarakat dan implementasi World Class Research University (WCRU) maka Fakultas Kedokteran melalui Pusat Pengembangan Sistem Pembiayaan dan Manajemen Asuransi/Jaminan Kesehatan FK UGM menyelenggarakan Lokakarya Forum Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) se-Indonesia dan Pembahasan 3 Rancangan Produk Hukum bidang jaminan kesehatan meliputi: 1) RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2) Rencana Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, 3) Rencana Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan capacity building Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan masyarakat sekaligus integrasinya dengan Pemerintah Pusat. Sedangkan pembahasan mengenai 3 draft produk hukum tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan masukan yang komprehensif dari Pemda karena draft produk hukum tersebut memuat fungsi dan peran Pemda dalam penyelenggaran Sistem Jaminan Kesehatan. Masukan dari Pemda ini memiliki posisi strategis dan krusial karena Pemda akan menjadi pelaksana produk hukum tersebut sehingga aspirasi Pemda perlu diartikulasikan sehingga menjadi kontribusi positif pengesahan produk-produk hukum tersebut.

Sistem Jaminan Kesehatan Sosial merupakan salah satu komponen dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan merupakan trend arah reformasi sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia dan juga dunia. Jaminan kesehatan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah Daerah dalam menjamin kesehatan masyarakatnya diperkuat dengan dikabulkannya Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi atas UU No. 40 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan sekaligus amanah konstitusi kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah harus diperhatikan beberapa unsur penting seperti efisiensi, kualitas, keterjangkauan (affordability), keberlanjutan (sustainability), susbsidi silang, keadilan dan pemerataan (equity), portabilitas dan desentralisasi. Namun satu hal yang berkaitan dengan semangat desentralisasi bahwa penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah tidak boleh bersifat eksklusif hanya untuk warganya atau tidak sinergi dengan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, karena sangat diperlukan integrasi antar Sistem Jaminan Kesehatan Daerah maupun dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional khususnya bidang Jaminan Kesehatan. Oleh karena itu semangat desentralisasi dalam Sistem Jaminan Kesehatan sangat menuntut dan memberikan tanggung jawab konstitusi kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dengan pendekatan konsep desentralisasi terintegrasi.

Apa dan bagaimana Sistem Jaminan Kesehatan Daerah akan dibahas oleh narasumber ahli dan berpengalaman yang mencetuskan pengembangan Jamkesda konsep desentralisasi terintegrasi Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD. Forum ini juga merupakan forum yang dapat dijadikan Panduan Praktis Pengembangan dan Manajemen Sistem Jaminan Kesehatan Daerah.

Contoh Software Verifikasi Jamkesmas


Berikut kami posting salah satu materi mata kuliah di Program Magister Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi/Jaminan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tentang contoh software verifikasi Jamkesmas. Software ini terdiri dari 2 file yaitu: 1) file verifikasi Jamkesmas (silahkan download disini), dan 2) file rekap verifikasi (silahkan download di sini).

DOWNLOAD FILE MATERI SEMINAR INA DRG

Mohon maaf kepada seluruh peserta Seminar Konsep dan Implementasi INA DRG dalam Konteks Jamkesmas atas keterlambatan upload file materi seminar. Mulai saat ini file dap`t di download melalui link di bawah ini. Selamat belajar dan bekerja. Sukses...... Sorry for incovenience. Now available on pdf. Thank You.

Sesi 1 Sistem Jaminan Kesehatan di Indonesia
Nara Sumber: Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD (PPSP-MAK FK UGM)
File 1: Silahkan download di sini, File 2: Silahkan download di sini

Sesi 2 Konsep dan Imlementasi INA DRG di Indonesia
Nara Sumber: Prof. Syed Mohamed Al Junid (UKM MALAYSIA)
File: Silahkan download di sini

Sesi 3 Penggunaan Software INA DRG
Nara Sumber: Drs. Ichsan Abbas (RSUP Dr. Sardjito) dan drg. Ronny (UI)
File 1: Silahkan download di sini, File 2: Silahkan download di sini

Seminar Konsep dan Implementasi INA DRG dalam Konteks Jamkesmas

Pengantar

Perubahan kebijakan jaminan kesehatan dari Askeskin menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di tahun 2008 disertai dengan perubahan berbagai sistem pendukungnya termasuk sistem pembayaran klaim pelayanan kesehatan masyarakat miskin di rumah sakit. Perubahan sistem pembayaran dengan menggunakan Indonesian Diagnosis Related Group/INA DRG sangat krusial untuk dipahami oleh rumah sakit karena kebijakan pembayaran ini menuntut penyesesuaian pengelolaan keuangan program Jamkesmas di rumah sakit.

Penggunaan INA DRG paska masa transisi dalam pembayaran program Jamkesmas saat ini merupakan revolusi maju dalam sistem pembayaran pembiayaan kesehatan di Indonesia. Namun di sisi lain sistem baru ini masih menimbulkan banyak kekhawatiran dari berbagai pihak terkait beberapa persoalan diantaranya: 1) INA DRG merupakan hal baru dan belum dikenal baik oleh PPK pada umumnya sehingga perlu sosialisasi yang cukup, 2) Kesiapan SDM, dan perangkat pendukung di rumah sakit), 3)INA DRG sangat menuntut adanya “ Management Information System” (MIS) yang akurat dan lengkap untuk membuktikan bahwa suatu diagnosa (dan yang terkait) sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang ditetapkan, sehingga berhak untuk dibayar.

Hal ini menjadi dilema bagi Rumah sakit karena di satu sisi harus tetap memberikan layanan kepada masyarakat miskin, sedang di sisi lain harus banyak melakukan penyesuaian teknis dan sosialisai sistem pembayaran klaim menggunakan INA DRG.

Oleh karena itu Pusat Pengembangan Sistem Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan PT.KHM menyelenggarakan seminar tentang Konsep dan Implementasi INA DRG dalam konteks Jamkesmas yang akan disampaikan oleh pakar dan pengembang INA DRG di Indonesia.

Tujuan:

Setelah mengikuti seminarini peserta diharapkan mampu:

1. Memahami sistem Program Jaminan Kesehatan Masyarakat/Jamkesmas

2. Memahami konsep dan implementasi INA DRG dalam pembayaran klaim Program Jamkesmas

3. Memahami penggunaan perangkat lunak INA DRG sebagai pendukung sistem pembayaran klaim rumah sakit dalam Program Jamkesmas

Peserta :

1. Pengelola sistem pembiayaan kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota

2. Direksi dan penanggung jawab pengelolaan Program Jamkesmas di rumah sakit terutama pelaku klaim dan pembayaran

3. ARSADA

4. PERSI

5. Pengelola jaminan/asuransi kesehatan, PT.ASKES, P.T Jamsostek

6. Pemerhati sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan

Waktu dan Tempat :

Sabtu, 07 Maret 2009

Ruang Senat Lantai 2

Gedung KPTU Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta